Jawaban Pemerintah : Tak Akan Tutup Transportasi Online

Transportasi online Sindonews – Konflik antara pengemudi kendaraaan umum konvensional dengan mereka yang terlibat dalam industri angkutan umum online ini semakin panas. Setelah kemarin ribuan pengemudi kendaraan umum menggelar aksi mogok massal serta unjuk rasa di depan gedung wakil rakyat dan pemerintahan, bagaimana tanggapan pemerintah?

Pemerintah menyatakan, bahwa untuk menangani masalah ini pihaknya tengah mencari jalan keluar. Jalan keluar terbaik itu diharapkan bisa meredam konflik yang memanas antara pengemudi kendaraan umum konvensional dengan para pengemudi angkutan umum. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan.

Namun, meski pemerintah tengah mengupayakan solusi yang bisa mengakomodasi keingingan dari kedua pihak yang terlibat perseteruan ini, namun pemerintah belum bisa menutup transportasi berbasis online. Pemerintah belum bisa memenuhi tuntutan para pengemudi kendaraan umum konvensional yang berdemo kemarin.

Alasan dari keengganan pemerintah untuk menutup transportasi online Sindonews ini karena dikhawatirkan akan muncul gejolak lagi yang lebih besar. Akan lebih banyak lagi pihak yang mempermasalahkan hal tersebut, sehingga untuk sementara pemerintah merasa bahwa ini adalah hal yang terbaik dengan tetap membiarkan transportasi online itu beroperasi sementara masih dicarikan jalan keluar.

Pemerintah, menurut sang menteri, meminta waktu untuk bisa mencarikan jalan keluar terbaik yang berasaskan keadilan bagi semua yang terlibat dalam konflik ini. Menurutnya, menyelesaikan masalah rumit ini tidak semudah untuk membalikkan telapak tangan. Pemerintah sendiri sudah memikirkan beberapa alternatif yang bisa ditempuh dan diharapkan dapat menjadi solusi.

Salah satunya adalah menawarkan para pengembang transportasi online tersebut untuk membentuk koperasi. Dengan begitu, mereka memiliki badan hokum dan berijin resmi untuk beroperasi. Seperti telah terdengar sebelumnya, pemerintah memang mengumpulkan pihak penyedia layanan transportasi online untuk rapat dan membentuk koperasi.

Namun hal itu malah memantik reaksi lebih keras dari para pengemudi angkutan umum konvensional, hingga akhirnya pada Selasa 22 Maret 2016 kemarin mereka menggelar aksi demo besar-besaran di depan kantor DPR di kawasan Senayan serta di depan kantor Gubernur DKI Jakarta.

Makin rumitnya kasus ini membuat masyarakat menanti dengan harap-harap cemas, seperti apa langkah yang akan diambil pemerintah untuk mengurai benang rumit ini. Yang jelas, selain adil bagi pihak transportasi online dan pengemudi angkutan umum konvensional, kenyamanan pengguna jasa kendaraan umum juga harus diutamakan. Informasi selengkapnya di transportasi online Sindonews!