HT : Pemerintah Harusnya Larang Transportasi Online

Transportasi online Sindonews – Akhir-akhir ini pemberitaan di media dipenuhi seputar konflik yang semakin meruncing antara pihak-pihak yang terlibat dalam industri layanan jasa angkutan umum, khususnya di ibukota. Para pengemudi angkutan umum konvensional, terutama taksi, menyuarakan keinginan mereka dan menuntut keadilan terkait munculnya pengemudi taksi online.

Mereka menuntut agar layanan transportasi umum online tersebut segera ditutup. Bahkan, para sopir taksi dan pengemudi angkutan umum konvensional lainnya sampai menggelar aksi mogok masal, konvoi, serta berdemo di depan kantor DPR. Dan yang menyeramkan, terjadi pula beberapa aksi anarkis saling serang antara pengemudi taksi biasa dengan driver ojek online di sejumlah titik. 

Menanggapi konflik yang terjadi antara pengemudi angkutan umum konvensional dengan para pengemudi kendaraan umum online, komentar pun datang dari Ketua Umum DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo (HT). HT berpendapat pemerintah seharusnya tegas dalam menghadapi masalah ini.

Menurut HT, pemerintah seharusnya melarang taksi online untuk beroperasi di Indonesia. Alasannya, pemilik kendaraan taksi online merupakan mereka yang berasal dari golongan mapan secara ekonomi. Mobil yang digunakan untuk melayani penumpang juga merupakan mobil pribadi, tentunya hal ini berbeda kondisinya dengan para sopir taksi konvensional.

Para sopir taksi konvensional tersebut menggunakan kendaraan yang telah disediakan oleh perusahaan layanan jasa transportasi taksi, bukan kendaraan pribadi mereka sendiri. Mayoritas sopir taksi pun berasal dari kalangan rakyat kecil yang mengandalkan profesi tersebut sebagai mata pencaharian utama, dengan tingkat perekonomian tak semapan para pengemudi taksi online.

HT yang ditemui usai acara pelantikan pengurus DPC Partai Perindo se-Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 22 Maret 2016, tidaklah adil bila para sopir taksi biasa ini bersaing dengan para pengemudi taksi transportasi online Sindonews tersebut. Ini artinya para pengemudi taksi online yang berasal dari tingkat kemapanan lebih tinggi merebut mata pencaharian para sopir taksi konvensional.

Menurut HT, bukan hal yang baik bila mereka merebut mata pencaharian yang menjadi sumber penghasilan utama orang lain, yang juga tergolong rakyat kecil. Karena itu, pemerintah seharusnya membela rakyat kecil, dengan mengutamakan kepentingan mereka yang menjadikan profesi sopir taksi ini sebagai mata pencaharian utama.

Tentu saja dengan begitu pemerintah harus mengeluarkan larangan bagi para penyedia layanan jasa transportasi online ini untuk beroperasi. Dengan begitu, maka para sopir taksi tersebut bisa kembali bekerja dengan tenang dan memperoleh penghasilan. 

Mau tahu apalagi pendapat HT soal masalah taksi online berikut? Simak berita sleengkapnya di transportasi online Sindonews ya!